Kami bekerja sama dengan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dibidangnya dalam menyediakan Layanan: ( hubungi )

Bimbingan Teknis 

• Bidang Umum & Kepegawaian
• Bidang Keuangan
• Bidang Aset Daerah
• Bidang Perencanaan
• Bidang Perpajakan
• Bidang Kearsipan
• Bidang Barang Humas
• Bidang Protokol MC
• Bidang Barang dan Jasa
• Bidang Desa
• Bidang DPRD
• Bimtek Prodak Hukum
• Bidang Pertanahan
• Bimtek BLUD
• Bimtek JKN
• Bidang PBJ
• Bidang SPM
• Bidang Hibah Bansos
• Bidang Tata Ruang 

Family Gathering 

Team Bulding & Leadership Program, Outboand Activity Program;

1. Family Gathering
2. Employee Gathering
3. Outbound Outdoor
4. Outbound Indoor
5. Gala Dinner
6. Exhibition
7. Amazing Race
8. Treasure Hunt

Outbound 

• Outbound Edukasi
• Fun Outbound 
• Outbound Training dan Development Program
• Outbound Adventure
• Event Organizer
• Tour dan Trip

KONTRIBUSI, FASILITAS PESERTA & PROSEDUR PENDAFTARAN BIMTEK 
PROSEDUR PENDAFTARAN
 1. Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA, SMS;
 2. Surat undangan resmi/penawaran akan kami kirim fax/email/whatsapp;
 3. Mengirim daftar nama peserta (dapat berupa scan foto atau pdf) melalui email, fax atau WA;
 4. Peserta bisa memilih 1 tema atau lebih dari 1  tema untuk digabung dalam satu kegiatan;
 5. Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum kegiatan;
 Pendaftaran BIMTEK dan untuk info selanjutnya Hubungi kontak kami:
​ call/ sms/ wa 085814711336 / 081386199700 atau lihat laman ini

Peraturan Yang Berlaku Dan Terbaru :

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
4. Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
6. Implementasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah  sesuai UU RI No. 1. Tahun 2022
7. Perpres Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Serta Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
8. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
   Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah melelui Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP​​

Tema Bimbingan Teknis 2019 - 2025

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No. 12 Tahun 2019, serta Peningkatan Kapasitas SDM dalam meningkatkan Kinerja ASN
2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Bagi Upaya Perbaikan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel
3. Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No. 12 Tahun 2019, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peningkatan Kapasitas SDM dalam meningkatkan Kinerja ASN
4. Pengelolaan Keuangan Puskesmas menuju BLUD
5. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Meningkatkan Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Berkualitas serta Optimalisasi e-Kinerja dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP. No.12 Tahun 2019
6. Penyususnan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Pengelolaan Keuangan Bumdes dan Pasar Desa melelui  Penyusunan APBD sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku
7. Tentang Manajemen Olahraga Prestasi
8. Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (ASN) Pemerintah Daerah, dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis kinerja
9. Penerapan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah
10. Penerapan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Strategi Mempertahankan Laporan Keuangan WTP dalam Penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 jo Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Barang Milik Daerah
12. Percepatan Penyerapan Anggaran APBD bagi Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional Di Daerah
13. Pengelolaan Keuangan Daerah - Teknik Penyusunan APBD 2021 Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Simda Keuangan serta Implementasi SIPD berdasarkan permendagri
14. Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi SIPD Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
15. Percepatan Penyerapan Angara APBD bagi Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional Di Daerah
16. Pedoman Analisis Jabatan (ANJAB) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
17. Kompetensi Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020
18. Otimalisasi Manajemen SDM, Percepatan Penyerapan Anggaran  dan Pertanggungjawaban LKPD serta Penanganan  Dampak Pandemi Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Daerah
19. Pengelolaan Keuangan Daerah - Teknik Penyusunan APBD 2021 Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Simda Keuangan serta Implementasi SIPD berdasarkan Permendagri
20. Optimalisasi Manajemen SDM, Percepatan Penyerapan Anggaran  dan Pertanggungjawaban LKPD serta Penanganan  Dampak Pandemi Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Daerah
21. Implementasi Manajemen PNS sesuai PP 17 Tahun 2020 dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 serta Penerapan Standar Harga Satuan Regional Perpres 33 Tahun 2020.
22. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengganti Permendagri 13 Tahun 2006) serta Implementasi SIPD Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
23. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 terkait Penyusunan RKA, DPA, Anggaran Kas, SPD, SPP, SPM, SP2D serta Penyusunan Perkada Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perda Perubahan APBD
24. Implementasi E-Kinerja bagi Peningkatan Produktivitas Pegawai dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuda serta PP No.28 Tahun 2020 Perubahan PP No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/BMD
25. Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum serta Tata Kerja Arsip Nasional
26. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pemda melalui Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS dan SKP, Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum serta Kearsipan Srikandi bagi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
27. Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Penyusunan APBD Tahun 2022 Mekanisme Perekaman dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Menggunakan SIPD berdasarkan Permendagri
28. Penyerapan Anggaran dan Penerapan Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta Peralihan Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum
29. Tata Kelola Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
30. Penyusunan LKPD secara akuntabel serta Penilaian Aset Daerah
31. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berdasarkan Musyawarah Desa melalui Perencanaan Partisipatif untuk Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
32. Penyusunan dan Evaluasi LPPD dan LAKIP serta Implementasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah  sesuai UU RI No. 1. Tahun 2022
33. Efektifitas Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, Eselonisasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional serta Pedoman Pemberian Insentif/ Tunjangan Kepada Pejabat/ Pegawai Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah
34. Implementasi Transaksi Dana Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020
35. Penerapan SIMDA FMIS jawaban atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
36. Pengenalan Financial Management Information Syistem (FMIS) dalam Implementasinya Sebagai Aplikasi Pendamping pada Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Standar Satuan Harga (SSH)
37. Penyusunan SKP Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan Permenpan-Rb Nomor 8 Tahun 2021 Dan PP No 30 Tahun 2019 serta Sesuai Regulasi Baru Pemenpan-Rb No. 6 Tahun 2022
38. Manajemen BLUD Puskesmas Tahun 2022 – 2023
39. Permendagri 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023,  Penyusunan SKP Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan Permenpan-Rb Nomor 8 Tahun 2021 Dan PP No 30 Tahun 2019 serta Sesuai Regulasi Baru Pemenpan-Rb No. 6 Tahun 2022
40. Dan seterusnya...